Dinsos DKI Pastikan Seluruh Balita Stunting di Jakarta Masuk DTKS dan Dapat Jamsos

Mencegah Stunting dengan Pemeriksaan Rutin Kehamilan di Puskesmas — Ibu hamil menunggu antrean saat pemeriksaan rutin di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Stunting disebabkan kurangnya nutrisi sejak bayi dalam kandungan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta memastikan seluruh balita yang mengalami stunting bakal terdata dengan baik dan masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga, seluruh balita stunting bakal mendapatkan jaminan sosial (Jamsos).

"Jadi kalau stunting itu, Dinas Sosial itu kan mendapatkan datanya dari Dinas Kesehatan. Kemudian, setelah itu datanya kami padankan dengan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS kan," kata Kepala Dinsos DKI Jakarta Premi Lasari di Ruang Pola Blog G, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Menurut Premi, balita yang tercatat di DTKS otomatis menerima jaminan bantuan sosial berupa Kartu Anak Jakarta (KAJ). Sementara itu, balita yang belum terdata di DTKS bakal disambangi dan dibantu untuk mengurus data.

"Seluruh balita stunting yang ada dalam DTKS itu di Dinsos-nya masuk dalam jaminan sosial. Jadi pasti dapat bansos kartu anak Jakarta, seperti itu. Yang belum masuk dtks kita cek di lapangan dan akan kita daftarkan ke DTKS," jelas Premi.

Lebih lanjut, Premi mengaku pihaknya telah melakukan sinkronisasi data penerima bantuan sosial (Bansos). Premi menyebut forum sanggahan juga telah dibuka.

Saat ini, kata dia, musyawarah kelurahan pun tengah dilakukan guna melakukan verifikasi data penerima bansos agar penyalurannya tepat sasaran. Pasalnya, kata Premi penyaluran bansos tepat sasaran juga berkaitan erat dengan pemberantasan kemiskinan.

"Kita saat ini dalam proses melakukan musyawarah kelurahan untuk melakukan verifikasi terhadap data terutama penerima bansos, KJP, KJMU, untuk apakah mereka itu benar-benar adalah layak menerima bansos," ucap Kadinsos DKI Jakarta ini.

2 dari 2 halaman

Strategi Heru Atasi Stunting di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta dan BPS Cocokkan Data Kependudukan untuk Program Pengentasan Kemiskinan — Pj Gubernur DKI Jakarta dan BPS membahas sinkronisasi data kependudukan untuk merumuskan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga stunting. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti masalah stunting di Ibu Kota. Ia mengatakan, jika stunting tak teratasi, maka Jakarta akan memiliki lost generation atau tak memiliki generasi penerus pada 10 hingga 15 tahun ke depan.

Maka dari itu, ia mengangkat eks Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti menjadi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani masalah stunting tersebut. Heru juga mengajak semua pihak untuk turut serta dalam menangani stunting.

“Bu Kepala Dinas Kesehatan kita angkat menjadi asisten untuk bisa membantu menyelesaikan stunting. Jadi kalau kita tidak bersama-sama memperjuangkan, itu bisa 10-15 tahun dari tahun ini, itu adalah lost generation. Ini kita harus hati-hati,” kata Heru saat membuka Konferensi Kerja Provinsi ke III PGRI DKI Jakarta di Balai Kota, Jumat 5 Mei 2023.

Lebih lanjut, Heru berpesan kepada Para guru untuk terus memperhatikan perkembangan anak didiknya. Ia juga meminta para guru untuk mendukung konsep zonasi dalam PPDB

“Ke depan khususnya di DKI, lebih perlu perhatian terhadap anak didik kita, kenapa kita harus mendukung konsep zonasi. Konsep itu ada bagus, ada tidaknya, anak didik kita akan tercampur dengan status dan kemampuan yang berbeda. Itu tentunya menjadi perhatian bagi guru-guru,” kata Heru.